Category Archives: Layanan Konsultansi

KONSULTANSI Studi Penyusunan Dokumen UKL-UPL

PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentan Ijin Lingkungan dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman teknis, maka sebuah kegiatan usaha sepanjang sesuai harus memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) yang up to date sesuai keadaan sesungguhnya yang akan menjadi pedoman dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan perusahaan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) dimaksudkan untuk memperoleh :

Gambaran dampak yang terjadi dari setiap tahap kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik-kima, biologi dan sosial ekonomi budaya. Solusi pengendalian terhadap dampak negatif serta peningkatan dampak positif melalui upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Dokumen UKL dan UPL ini merupakan acuan bagi perusahaanuntuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga dampak negatif yang timbul dari kegiatan usaha ini dapat diminimalkan sekecil mungkin dan dampak positif yang akan terjadi dapat dikembangkan. Adapun dampak lingkungan yang biasanya harus diperhatikan dari sebuah kegiatan usaha yang telah beroperasi diantaranya akibat unit-unit kegiatan produksi, kegiatan workshop, kegiatan domestik pendukung usaha, dan lain-lain diantaranya yang penting adalah :

  • Pencemaran udara dan kebisingan
  • Penurunan kualitas tanah.
  • Penurunan kualitas air permukaan dan sumber air lainnya.
  • Pengelolaan Bahan dan Limbah berbahaya dan beracun (B3).
  • Pengelolaan aspek-aspek lingkungan yang relevan dengan tipologi operasional perusahaan
  • Pengaruh terhadap kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat baik positif maupun negatif.

Dalam penyusunan dokumen UKL dan UPL ini, secara umum akan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan yang relevan dan terbaru tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan ketetapan-ketetapan lainnya yang berlaku khususnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di lokasi perusahaan.

TUJUAN DAN KEGUNAAN STUDI

Layanan program ini bertujuan untuk:

  • Mengidentifikasi rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
  • Memberikan gambaran terhadap upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh perusahaan.
  • Dengan tersusunnya dokumen UKL dan UPL diharapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif dan efisien.

Memenuhi persyaratan-persyaratan/regulasi yang turut mempersyaratakan adanya dokumen lingkungan, dalam hal ini jika sesuai adalah UKL-UPL.

PELAKSANAAN STUDI

Pelaksanaan kegiatan akan meliputi :

  • PenetapanTim Pelaksana
  • Penyediaan Informasi Dasar
  • Penyusunan Rencana Kerja Pengambilan Data
  • Survey dan Pengukuran Lapangan
  • Survey dan Pengukuran Kualitas udara, kebisingan dan getaran
  • Survey dan Pengukuran Kualitas Tanah, Kualitas Air, konservasi, Limbah Cair, Bahan dan Limbah B3, dll sesuai aspek lingkungan perusahaan/kegiatan
  • Survey Sosial-Ekonomi-Budaya
  • Penyusunan Dokumen UKL dan UPL
  • Pembahasan dengan Pemerintah/Instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup setempat dan lain-lain)
  • Persetujuan/rekomendasi/Ijin oleh Pemerintah/Instansi terkait
  • Penggandaan dan distribusi laporan.

WAKTU DAN BIAYA

1. Waktu

  • Jadwal pelaksanaan penyusunan UKL dan UPL ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 (dua) bulan efektif, tidak termasuk waktu menunggu penjadwalan, usulan perbaikan setelah ekspose dan pengesahan UKL dan UPL oleh instansi terkait.
  • Proyeksi studi tersebut berlaku sejak tanggal Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditanda-tangani. Jika terjadi perkembangan baru, terutama hal-hal yang bersifat force majeur maka masa berlaku studi ini berdasarkan kepada kesepakatan baru dari kedua belah pihak.

2. Biaya

Berdasarkan uraian dan pentahapan studi UKL dan UPL maka pos-pos pembiayaan yang diperlukan akibat kegiatan tersebut adalah :

  • Billing rate konsultan
  • Penyediaan data dan informasi (data sekunder)
  • Survey dan pengukuran lapangan (data primer)
  • Analisis data dan informasi serta penyusunan Dokumen UKL dan UPL
  • Pembahasan, Penggandaan dan Distribusi Dokumen UKL dan UPL kepada instansi/pihak terkait
  • Biaya Penyusunan

Besarnya biaya penyusunan UKL dan UPL diantaranya bergantung kepada :

  • Luas areal aktivitas
  • Jenis dan tipe kegiatan
  • Aktivitas pendukung
  • Lokasi

Dengan beberapa asumsi dan pengamatan yang dapat kami lakukan, maka kami selanjutnya akan pihak konsultan akan mengajukan penawaran perkiraan pembiayaan dan skema pembayarannya.

PENUTUP
Demikian proposal ini disampaikan, FCG Consulting berkeyakinan dengan didukung oleh para profesional yang berpengalaman senantiasa siap mendampingi calon pelanggan kami untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

INFORMASI
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Telp/fax: 021-29077736/38 atau SMS 08128791563
Email : fcgconsulting@yahoo.com

Studi HCV (NKT) dan SIA

Meski konsep HCV (High Conservation Value) atau juga dikenal dengan NKT (Nilai Konservasi Tinggi)  pada awalnya didisain dan diaplikasikan untuk pengelolaan hutan produksi (HPH), dengan cepat konsep ini menjadi populer dan digunakan dalam berbagai konteks yang lain. Di sektor publik, HCV digunakan dalam perencanaan pada tingkat nasional dan propinsi, yang telah dilakukan di banyak negara. Di sektor sumber daya terbaharui, HCV digunakan sebagai alat   perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi ekologi dan sosial yang negatif dalam pembangunan perkebunan termasuk yang saat ini sedang populer yaitu penerapan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di unit pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

 

Mengacu pada prinsip dan kriteria National Interpretation – Roundtable Sustainable Palm Oil/NI-RSPO), khususnya pada Prinsip 5 dalam Kriteria 5.2 dan Prinsip 7   dalam Kriteria 7.3 yang telah mengatur bagaimana  kawasan/area yang bernilai konservasi tinggi harus diidentifikasi, dikelola dan dipantau. Secara rinci kedua kriteria tersebut berbunyi :

Kriteria 5.2 “Status terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen”.

Kriteria 7.3 “Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value)”.

Sementara dalam Prinsip dan Kriteria ISPO, ketentuan terkait keberadaan kawasan/area yang bernilai konservasi tinggi disebutkan sebagai berikut :

Kriteria 3.5 “Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan yg mempunyai nilai konservasi tinggi yg merupakan kawasan yg mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit”

Kriteria diatas menunjukkan adanya keharusan melakukan identifikasi dan pengelolaan habitat/area yang memiliki nilai konservasi yang tinggi (High Conservation Value – HCV) di dalam pengelolaan kebun dan pabrik sawit baik untuk skema wajib ISPO maupun skema sukarela RSPO. Khusus terkait RSPO, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi NPP (New Planting Procedure). Sebagai catatan untuk penerapan dalam ISPO mempunyai beberapa ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

Di sektor swasta, penggunaan konsep HCV menunjukkan komitmen perusahaan untuk melakukan praktek terbaik (best practice) sekaligus memberikan jalan bagi perusahaan untuk menunjukkan diri sebagai warga dunia usaha swasta yang bertanggung jawab.
bengkayang-foto-3-2bengkayang-foto-6-1

Dengan teridentifikasikannya nilai-nilai penting dan jaminan bahwa nilai tersebut akan tetap dipertahankan dan dilestarikan, memungkinkan untuk membuat keputusan-keputusan yang rasional sehubungan dengan pengelolaan kebun dan pabrik yang konsisten terhadap pelestarian nilai-nilai lingkungan dan sosial yang dianggap penting.

Sementara itu masih dalam rangka dalam menghadapi sistem sertifikasi RSPO, salah satu persyaratan yang diperlukan adalah melakukan kegiatan penialain dampak lingkungan atau Social Impact Assesment (SIA) kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit sebagai landasan untuk menyusun  dokumen rencana/road map kelestarian sosial perusahaan, yang berisi tentang rencana kelola sosial berdasarkan isu dan permasalahan sosial yang berkembang disekitar perusahaan.

Dalam kepentingan inilah PT FOCUS CONSULTING GROUP (FCG Consulting)  terlibat dalam  kegiatan studi-studi ini di beberapa perkebunan kelapa sawit baik yang sedang tahap pembangunan maupun sudah beroperasional.

Program studi yang dikembangkan FCG Consulting bertujuan membantu perusahaan atau unit manajemen perkebunan, untuk :
a).  Memahami pentingnya NKT;
b).  Memahami persyaratan-persyaratan (kriteria) NKT;
c).  Mengetahui metoda identifkasi  dan evaluasi NKT;
d).  Mengetahui jenis, tempat, cara umum pengelolaan NKT yang berada di areal rencana pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit.
e).  Menyiapkan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT;
f).   Mengkaji persepsi masyarakat terhadap perusahaan, harapan dan keinginan masyarakat terhadap rencana perusahaan dalam pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit  serta mekanisme pemenuhanya;
g).  Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu sosial yang mungkin akan terjadi (dihadapi) terhadap perusahaan, serta alternatif solusinya;
h).  Mengidentifikasi stakeholder yang terkait langsung dan tidak langsung dengan kegiatan perusahaan, yang perlu diperhatikan (skala prioritas);
i).   Merumuskan Road Map (permasalahan, strategi, program dan kegiatan) yang dibutuhkan perusahaan dalam mengelola aspek Sosial untuk menuju terwujudnya hubungan harmonis dengan plasma dan masyarakat sekitarnya;
j).    Menghasilkan dokumen hasil  penilaian NKT dan dampak sosial  rencana pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit;
k).   Membantu melaksanakan EXPOSE atau konsultasi publik kepada stakeholder.

expose_nkt_web (1)

KONSULTANSI Implementasi SML ISO 14001

 

PENDAHULUAN
Memahami tren pasar yang terus berkembang, maka cepat atau lambat perusahaan akan dituntut untuk lebih dinamis dalam mengadopsi berbagai standar (nasional ataupun internasional) yang berkenaan dengan produk maupun sistem manajemen.  Setelah masalah mutu, tuntutan kemudian diarahkan pula pada masalah lingkungan.  Kepedulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan/industrinya akan memberikan nilai tambah terhadap citra baik perusahaan dimata pelanggan maupun pihak-pihak lain yang memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.
Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk bisa merespon tuntutan yang muncul sesaat, tetapi lebih dari itu perusahaan juga dituntut untuk mampu secara konsisten mempertahankan dan meningkatkan kinerja mutu dan lingkungan yang telah dicapainya secara berkesinambungan.  Untuk itulah fleksibilitas dan simplifikasi sistem manajemen yang ada di perusahaan boleh jadi merupakan suatu keharusan.
Sebagai sebuah standar sistem manajemen, ISO 14001 telah dikembangkan pula  untuk dapat lebih mudah diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya, khususnya dengan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.  Kompatibilitas diantara keduanya dapat mudah dikenali dengan memperhatikan struktur elemen/klausul yang terkandung didalamnya.  Lebih jauh lagi, tentu saja kompatibilitas sistem-sistem yang dikembangkan dalam perusahaan akan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi dan penerapannya dilapangan.
Oleh sebab itu penerapan Sistem Manajemen Lingkungan yang berstandar internasional diyakini akan memperkuat ketahanan perusahaan/industri dari dalam (internal perusahaan).
Maksud Dan Tujuan
Secara umum proposal ini dimaksudkan untuk membantu Perusahaan/Organisasi dalam mempersiapkan diri untuk memperoleh pengakuan kelas dunia dan sebagai langkah awal bagi peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan dan menyeluruh.
Secara spesifik, layanan program konsultansi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 ini bertujuan untuk :
  1. Memberikan pemahaman, khususnya bagi tim inti, terhadap persyaratan standar ISO 14001 dan penerapannya dalam perusahaan;
  2. Membantu perusahaan dalam merancang dan membangun sistem manajemen lingkungan yang efektif dengan mengakomodasi persyaratan standar ISO 14001 dan dokumentasi yang diperlukan;
  3. Menyiapkan (calon) auditor internal perusahaan untuk dapat memenuhi kompetensi minimal dalam melaksanakan aktivitas audit bagi sistem manajemen lingkungan;
  4. Membantu perusahaan dalam mengintegrasikan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 ke dalam sistem manajemen lain yang sudah berjalan di perusahaan;
  5. Membantu perusahaan dalam memperoleh sertifikat ISO 14001.
INFORMASI :
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Telp/Fax : 021-29077736/38,  SMS : 08128791563
Email : fcgconsulting@yahoo.com

KONSULTANSI Pendampingan Penerapan RSPO

PENDAHULUAN
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)  merupakan sebuah wadah bagi berbagai pihak yang berkepentingan (multistakeholders) yang bertujuan mempromosikan cara produksi, pengadaan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan (sustainable palm oil – SPO).  RSPO memberikan lingkungan dimana penghasil minyak sawit (producers), pedagang (traders), pengolah (processors), pengusaha barang konsumsi (consumer goods manufacturers), pedagang eceran (retailers), bank, dan LSM Lingkungan dan Sosial dapat mendiskusikan dengan kedudukan sederajat cara berproduksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan.
RSPO telah mendefinisikan cara berproduksi minyak sawit yang berkelanjutan adalah bila cara berproduksi tersebut memenuhi prinsip dan kriteria yang dikenal sebagai RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production (RSPO-P&C). RSPO-P&C tersebut bersifat generik oleh sebab itu setiap negara penghasil minyak sawit harus menyesuaikan prinsip dan kriteria ini dengan undang-undang, peraturan, regulasi dan norma-norma yang berlaku di negara bersangkutan.

Indonesia melalui Indonesian National Interpretation Working Group (RSPO INA-NIWG) telah menghasilkan Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan yang akan  menjadi acuan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menerapkan prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan dan menjadi dasar sertifikasi minyak sawit di Indonesia.
Perusahaan kelapa sawit memiliki peluang untuk disertifikasi berdasarkan prinsip dan kriteria tersebut serta mengakui (klaim) hasil-hasil produksinya sebagai Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).  Pengakuan tersebut didasarkan atas kemampuan memenuhi seluruh persyaratan (comply) RSPO-P&C yang ditunjukkan dengan peraihan sertifikat RSPO.

LAYANAN PROGRAM
1. Penyiapan RSPO melalui Pendekatan Sistem Manajemen
Produk standar sistem manajemen sudah banyak diakui dan diterapkan banyak organisasi/perusahaan. Brand ISO 9001, ISO 14001, SMK3/OHSAS, HACCP dan lain-lain adalah diantaranya yang paling populer.

Sebuah sistem manajemen umumnya bersifat dinamis dan generik, dalam arti dapat diterapkan pada berbagai bentuk, jenis (selama relevan) dan ukuran organisasi.
Penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen dapat memberikan arah tercapainya kinerja organisasi sesuai persyaratan RSPO karena mempertimbangkan beberapa hal yang esensial dalam persyaratan pengelolaan produk minyak kelapa sawit lestari, mulai dari aspek perencanaan  hingga  praktek pengelolaan sehari-hari.

“Sebuah sistem manajemen  membangun  proses manajemen yang  lebih baik, terarah, sistematik dan  berkelanjutan dengan menganut kaidah Plan, Do, Check and Action”.

Proses manajemen yang dibangun dalam RSPO melalui pendekatan sistem manajemen akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

  • Prinsip-prinsip RSPO, seperti: kelestarian produksi, kelestarian ekologis/lingkungan dan kelestarian sosial  harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam pembangunan sistem manajemen menuju pengusahaan perkebunan dan industri minyak sawit berkelanjutan.
  • Komitmen untuk taat pada peraturan, pelaksanaan peraturan dan pengelolaan kebun yang benar (good agricultural  practices /GAP) yang ada.
  • Komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continual improvement).
  • Adanya perencanaan (planning), yang dituangkan dalam tujuan, sasaran dan program manajemen untuk mencapai kinerja sesuai persyaratan RSPO yang spesifik, terarah dan sistematis serta konsisten.
  • Sistem dokumentasi (documentation system) yang menyeluruh dari seluruh aktivitas operasional kebun sawit yang disyaratkan RSPO.
  • Dokumentasi  dapat meliputi manual, prosedur dan instruksi kerja (standard operating procedure), rekaman (records), dan bentuk dokumentasi lainnya yang diperlukan. Proses pemeriksaan (checking) dan tindakan perbaikan (corective action)  melalui pengukuran dan pemantauan, audit internal dan pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dari seluruh aktivitas  pengelolaan
  • Proses tinjauan manajemen (management review) oleh manajemen puncak (direksi) untuk meninjau implementasi dari komitmen manajemen dalam pengelolaan kebun dan industri serta hasil-hasil kinerja pengelolan yang diperoleh dari perangkat (tools) yang telah disiapkan dikaitkan dengan persyaratan RSPO dalam rangka untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai derajat kebun sawit yang lestari (sustainable atau well managed).

Pendekatan sistem manajemen ini dapat dilakukan terintegrasi baik untuk tujuan sertifikasi sistem manajemen maupun sekedar sebagai pendekatan atau alat bantu semata.

2. Bentuk Layanan Program
Untuk membantu para pengusaha perkebunan atau penghasil minyak sawit (producers/growers) yang berkepentingan terhadap pencapaian kinerja pengelolaan kebun sawit dan industri minyak sawit yang berkelanjutan, FCG Consulting menyediakan pilihan layanan program konsultansi, yaitu :

Scoping Visit (Evaluasi Kinerja)
Disediakan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi awal kinerja perkebunannya terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria sesuai dengan Interpretasi Nasional (NI), Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan,  Republik Indonesia (RI).
dan
Consultancy Stage (Pencapaian Kinerja)
Disediakan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi RSPO sesuai NI Prinsip dan Kriteria Untuk Minyak Sawit Berkelanjutan, RI melalui program bantuan konsultansi.

Dalam layanan konsultansi ini FCG consulting dapat bertindak sebagai :

  • Pelatih/instruktur
  • Fasilitator
  • Pengarah
  • Mediator
  • Partnership dengan Tim Internal
  • Trial assessor

secara kelseluruhan memberi dukungan yang kuat agar implementasi dapat berjalan sukses.

Seperti umum implementasi sistem yang dikelola oleh FCG Consulting, metode konsultansi secara garis besar akan berbentuk :

  • Pelatihan
  • Diskusi
  • Pemeriksaan Lapangan
  • Asistensi
  • Bimbingan teknis
  • Audit
  • Rekomendasi

INFORMASI
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Telp/Fax : 021-29077736/38,  SMS : 08128791563
Email : fcgconsulting@yahoo.com

KONSULTANSI Penerapan ISO 9001 dan ISO 14001

PENGANTAR

1.  Umum

Memahami tren dan tuntutan pasar yang terus berkembang, maka cepat atau lambat perusahaan akan dituntut untuk lebih dinamis dalam mengadopsi berbagai standar (nasional ataupun internasional) yang berkenaan dengan produk maupun sistem manajemen.  Untuk itulah fleksibilitas dan simplifikasi sistem manajemen yang ada di perusahaan boleh jadi merupakan suatu keharusan.

Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk bisa merespon tuntutan yang muncul sesaat, tetapi lebih dari itu perusahaan dituntut juga untuk mampu secara konsisten mempertahankan dan meningkatkan kinerja mutu dan lingkungan yang telah dicapainya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 diyakini akan memperkuat ketahanan industri dari dalam (internal perusahaan).

2.  Integrasi Sistem Manajemen

Sebagai sebuah sistem manajemen standar ISO 9001 maupun ISO 14001 tentu saja memiliki banyak kesamaan, apalagi dengan akan terbitnya versi terakhir dari SO 14001 dan ISO 9001 semakin kuat kompatibilitasnya, sehingga terdapat peluang besar untuk dapat mengintegrasikan keduanya.

Peluang yang memungkinkan integrasi kedua sistem ini setidaknya dapat dilihat dari struktur standar dan pendekatan-pendekatan yang melandasi kedua sistem ini serta persyaratan dokumentasi bagi kedua sistem. Walaupun ISO 14001 tidak secara eksplisit memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen yang melandasinya, tetapi sesungguhnya 8 prinsip manajemen yang melandasi ISO 9001 juga terakomodasi di dalam persyaratan standar ISO 14001.

MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum proposal ini dimaksudkan untuk membantu PERUSAHAAN dalam menyiapkan implementasi ISO 14001 Versi 2004 dan ISO 9001 versi 2008 sehingga siap menghadapi sertifikasi dari lembaga sertifikasi system manajemen.

Secara spesifik, layanan program konsultansi ini  bertujuan untuk :

  • Membantu perusahaan dalam memahami standar ISO 9001 dan ISO 14001 yang akan diterapkan.
  • Membantu perusahaan mengidentifikasi ruang lingkup, peran dan tanggung jawab, kebutuhan dokumentasi, dan sebagainya.
  • Membantu dan memberi bimbingan saat sistem siap diimplementasikan secara terintegrasi.
  • Memberi bimbingan teknis agar system berjalan efektif dan efisien.
  • Melatih dan mendampingi tim auditor yang ditunjuk secara internal.
  • Menilai kesiapan menghadapi sertifikasi.
  • Membantu melakukan tindakan koreksi jika ada temuan saat sertifikasi.

INFORMASI
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Telp/Fax : 021-29077736/38,  SMS : 08128791563
Email : fcgconsulting@yahoo.com