SAMSUNG CAMERA PICTURES

Merencanakan Sebuah TPA Sampah yang Tepat

Pertengahan bulan April 2017 ini Tim FCG Consulting berkesempatan untuk melakukan observasi atau studi kegiatan pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Galuga yang terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Bogor tepatnya di Galuga, Cibungbulang Kecamatan Leuwiliang.

Melihat gambaran yang terlihat secara langsung di lapangan, tim memandang kegiatan pengelolaan sampah di TPA Galuga khususnya yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum sepenuhnya memenuhi persayaratan teknis sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Prasaranan dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kunjungan studi ini dilakukan untuk melihat secara umum penanganan sampah yang diterima di TPA yang berasal dari tahap pengelolaan sampah sebelumnya, khususnya yang telah melalui proses penanganan di tingkat TPS (Tempat Pengolahan Sampah) 3 R yang telah banyak diselenggarakan di wilayah Bogor. Tim berkeinginan mencari benang merah antara pengelolaan sampah di sumber timbulan sampah (masyarakat) kemudian melalui proses di TPS dan akhirnya sampai di TPA. Output dari studi ini adalah untuk meneliti status keberlanjutan kegiatan TPS 3R yang telah dikembangkan.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dalam tulisan ini selanjutnya, Tim bermaksud menggambarkan kriteria-kriteria umum penyelenggaraan TPA yang memenuhi syarat teknis operasional berdarsarkan ketentuan yang berlaku dan tinjauan ilmiah yang bersumber dari berbagai informasi yang diperoleh Tim.

Sebuah TPA harus dibangun dengan ketentuan-ketentuan :

1)    Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
–    Metode lahan urug terkendali;
–    Metode lahan urug saniter; dan/atau
–    Teknologi ramah lingkungan.

2)    Kegiatan pemorosesan akhir sampah yang di TPA, meliputi:
–    Penimbunan/pemadatan;
–    Penutupan tanah;
–    Pengolahan lindi; dan
–    Penanganan gas.

3)    Pemrosesan  akhir sampah di TPA harus memperhatikan :
–    Sampah  yang  boleh  masuk  ke  TPA  adalah  sampah  rumah  tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
–    Limbah  yang dilarang diurug di TPA meliputi:
·    Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
·    Limbah  yang  berkatagori  bahan  berbahaya  dan  beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
·    Limbah medis dari pelayanan kesehatan.
–    Residu  tidak  berkategori  bahan berbahaya dan beracun (B3) atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
–    Dalam  hal  terdapat  sampah  yang  berkategori  bahan  berbahaya  dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
–    Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

4)    Persyaratan TPA meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.

5)    Pemilihan lokasi TPA paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
–    Geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut,  dan dianjurkan  berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
–    Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
–    Kemiringan  zona,  yaitu  berada  pada  kemiringan  kurang  dari  20%.
–    Jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3.000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
–    Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan  pencemaran  lindi, kebauan,  penyebaran  vektor penyakit, dan aspek sosial;
–    Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
–    Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

6)    TPA tersebut harus  dioperasikan  dengan  metode  lahan  urug  terkendali  atau  lahan urug saniter meliputi:
–    melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah  penutup secara periodik;
–    mengolah lindi yang dihasilkan  sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
–    mengelola  gas bio yang  dihasilkan  sesuai  persyaratan  teknis  yang berlaku; dan
–   membangun  area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

7)    Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA. Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

8)    Prasarana dan sarana TPA meliputi:
a)    Fasilitas dasar, terdiri dari:
–    Jalan masuk;
–    Jalan operasional;
–    Listrik atau genset;
–    Drainase;
–    Air bersih;
–    Pagar; dan
–    Kantor
b)    Fasilitas perlindungan lingkungan, terdiri dari:
–    Pengolahan lindi
–    Pengolahan gas
–    Buffer zone
c)    Fasilitas operasional, terdiri dari:
–    Alat berat;
–    Truk pengangkut tanah; dan
–    Tanah
d)    Fasilitas penunjang, terdiri atas:
–    Bengkel;
–    Garasi;
–    Tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
–    Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
–    Jembatan timbang;
–    Laboratorium; dan
–    Tempat parkir.
–    TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio.

9)    Perencanaan Volume Sampah Ke TPA
–    Perencanaan volume sampah dihitung berdasarkan volume sampah terkumpul dikurangi volume sampah yang diolah dalam satuan m3/hari.
–    Volume sampah yang dibawa ke TPA harus diketahui densitasnya sehingga volume sampah tersebut dapat dikonversi dalam satuan Ton/hari.
–    Volume sampah yang dibawa ke TPA dalam 1 tahun dihitung berdasarkan hari kerja TPA yaitu 300 hari pertahun.

10)    Perencanaan Kebutuhan Lahan TPA
–    Perencanaan kebutuhan lahan per 1 lokasi TPA harus dihitung berdasarkan umur rencana minimum 10 tahun.
–    Perencanaan kebutuhan luas lahan TPA efektif (dalam m2 atau Ha)dihitung berdasarkan dengan proyeksi volume sampah padat ditambah volume tanah penutup dibagi desain tinggi sel harian dan jumlah lapisan sel harian yang membentuk bukit akhir.
–    Perencanaan ratio volume sampah terpadatkan di TPA terhadap volume tanah penutup terpadatkan maksimum adalah 6 : 1 (enam bagian sampah terhadap 1 bagian tanah penutup)
–    Perencanaan tinggi timbunan sampah di TPA dihitung berdasarkan jumlah lapisan sel (lift) yang membentuk bukit akhir. Jumlah lapisan sel maksimal adalah 6 lapis untuk tinggi lapisan sel harian maksimum dan kemiringan lereng timbunan sampah minimum 3 H : 1 V
–    Perencanaan tinggi timbunan sel harian harus mempertimbangkan faktor pemadatan sampah  dan maksimum adalah 3.0 m
–    Perencanaan tinggi bukit akhir harus dihitung berdasarkan jumlah lapisan sel harian dikali tinggi timbunan sel harian dikali faktor dekomposisi sampah.
–    Luas lahan TPA yang dibutuhkan adalah luas lahan TPA efektif (dumping area) ditambah luas untuk kebutuhan prasarana TPA dan luas untuk buffer zone.
–    Perencanaan luas buffer zone minimum 50% dari luas lahan TPA efektif.

11)    Perencanaan Pemilihan Lokasi Ke TPA
–    Pemilihan lokasi TPA yang layak teknis harus berpedoman pada tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah –SNI-03-3241-1994
–    Calon lokasi TPA yang layak teknis berdasarkan kriteria penyisih sesuai tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus dilengkapi dengan studi AMDAL untuk mengetahui kelayakan sosial dan kelayakan lingkungan calon lokasi TPA
–    Calon lokasi TPA yang akan ditetapkan sebagi lokasi TPA dalam rencana induk, harus memenuhi kelayakan teknis dan kelayakan sosial dan kelayakan lingkungan serta kelayakan ekonomis.
–    Apabila lokasi TPA yang layak tidak tersedia dalam wilayah administratif kota tersebut, maka kerja sama regional harus dilakukan.
[Gun, April 2017]