protes-amdal

Jenis Rencana Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Jenis Rencana Kegiatan   Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 22 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 ayat (1)  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Kemudian dalam Pasal 24 UUPPLH dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 23 Ayat (2) UUPPLH menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Secara rinci kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PerMenLH) No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Adapun keseluruhan instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) digambar dalam skema sebegai berikut :

Slide1

Menurut UUPLH 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor  27 Tahun 2012, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Sementara ketentuan-ketentuan tentang Amdal diuraikan dalam skema berikut :

Slide2

Dalam Pasal 23 ayat 2 UU 32 tersebut  disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05  Tahun 2012 sebagai pengganti Nomor 11 Tahun 2006. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL.

Tata Cara Penapisan Wajib Tidaknya Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki AMDAL 

Kandungan Permen LH nomor 05 Tahun 2012 diuraikan dalam ilustrasi berikut :

Slide3

 

Sesuai dengan PermenLH 05 tahun 2012 ini, tata cara penapisan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau tidak adalah sebagai berikut:

  1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011.
  2. Melakukan uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I)
  3. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang termasuk dalam daftar pada lampiran I, maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki amdal.
  4. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang tidak termasuk dalam daftar pada lampiran I, maka dilakukan uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Daftar kawasan lindung menggunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan) dan menggunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (3)).
  5. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
  6. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka dilakukan uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (4)).
  7. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
  8. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang tidak termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.

Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal 

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) ditetapkan berdasarkan:

  1. Potensi dampak penting Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

2) luas wilayah penyebaran dampak;

3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

5) sifat kumulatif dampak;

6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan

7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

  1. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Dengan demikian pembagian jenis usaha/kegiatan jika dilihat dari jenis dolumen lingkungan hidup yang harus dimiliki dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut :

Slide4

(Disclaimer :Sumber utama tulisan dari Danang, dkk, IPB, 2016 dan dari berbagai sumber)

Informasi Konsultasi dan Training Penyusunan Dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL serta Lapotan Implementasi RKL-RPL atau UKL-UPL, hubungi :

PT Focus Consulting Group

d.a ACROPOLIS KARADENAN KY-01

Jl. Raya Karadenan – Cibinong – Bogor

SMS/WA : 089679065152 / 085717510470 / 085217920759

Telp : 021-29077736

Email : fcgconsulting@yahoo.com

Web : www.fcg.co.id